LAMPUNG – Suasana hangat mewarnai penyambutan peserta Rakernas XVII Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (ALPTK PTMA) Berbasis Outcome Based Education (OBE) dan ProfunEdu 12th Tahun 2026 di Rumah Dinas Mahan Agung, Bandar Lampung, Kamis (25/6).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A., Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Prof. Dr. Sudarman, para rektor perguruan tinggi Muhammadiyah di Lampung, serta dekan dan ketua program studi LPTK PTMA dari berbagai daerah di Indonesia.
Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung, Dr. Marzuki, M.M., dalam sambutannya menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah memiliki ekosistem pendidikan yang kuat di Provinsi Lampung. Mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, Muhammadiyah terus berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan sekaligus membangun sumber daya manusia yang berkarakter melalui nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Lampung sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum nasional tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Lampung masih berada pada angka 24 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 32,89 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang perlu dijawab melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat, termasuk Muhammadiyah.
Ketua ALPTK PTMA yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan BIM University menjelaskan bahwa Rakernas dan ProfunEdu merupakan agenda strategis tahunan yang diselenggarakan secara bergilir di dalam maupun luar negeri. Setelah sebelumnya berlangsung di Australia, Bali, dan Taiwan, forum tahun ini kembali menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat implementasi Outcome Based Education, peningkatan mutu riset pendidikan, serta pengembangan kompetensi lulusan agar mampu menjawab tantangan global.
Dalam sesi utama, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Dr. Fajar Riza Ul Haq, M.A., menyampaikan sejumlah arah kebijakan pemerintah mengenai profesi guru. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menghapus skema guru honorer di sekolah negeri dan mengalihkannya ke mekanisme ASN PPPK sebagai bentuk peningkatan kepastian karier dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain itu, pemerintah juga tengah menerapkan kebijakan baru terkait sertifikasi guru. Lulusan program studi kependidikan nantinya tidak lagi diwajibkan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), melainkan dapat langsung memperoleh sertifikat pendidik berdasarkan ijazah S1 atau D4 kependidikan. Adapun PPG tetap diberikan kepada lulusan nonkependidikan yang ingin berkarier sebagai guru sesuai bidang keahliannya.
Melalui penyelenggaraan Rakernas XVII dan ProfunEdu 12th Tahun 2026, ALPTK PTMA diharapkan semakin memperkuat kontribusinya dalam mencetak calon guru yang profesional, berintegritas, inovatif, serta mampu menjawab kebutuhan pendidikan Indonesia di masa depan.
Leave a Reply